Harian Bekasi -- Posko pengaduan masyarakat di Kota Bekasi menerima banyak keluhan dari masyarakat mengenai sistem penerimaan siswa baru (PSB) di Bekasi. Sistem PSB dikeluhakan masyarakat karena dinilai tidak efektif meskipun sudah mengunakan sistem online. Selain itu PSB juga dimanfaatkan beberapa pihak untuk mengejar keuntungan.
" Penerimaan siswa baru di Kota Bekasi seharusnya dapat mempermudah pendaftaran dan mempermudah pengecekan. Tetapi pada kenyataannnya masyarakat masih merasa kesulitan dan menilai sistem tersebut tidak transparan," kata Saroni, Ketua Jaringan Aktifis Pemuda dan Mahasiswa Bekasi, Selasa (14/7).
Saroni mengatakan, NEM siswa tidak dicantumkan pada saat pendaftaran. Selain itu orang tua murid menilai dengan PSB online seharusnya bisa diakses dari jauh. Hal ini jelas Saroni, menunjukkan adanya ketidaksiapan dalam menjalankan sistem PSB online.
"Seharusnya ada kesiapan jaringan didukung dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam mengoperasikan sistem tersebut," lanjut Saroni.
Sementara itu masyarakat banyak yang merasa kecewa karena ada indikasi tidak ada transparansi. Selain itu, dengan adanya sistem tersebut seharusnya masyarakat tidak perlu mengantri untuk mendaftar ke sekolah negeri favorit.
Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mengusahakan sekolah tidak dipungut biaya di sekolah negeri. Namun, hal itu menyebabkan minimnya siswa yang bersekolah di sekolah swasta. "Seharusnya ada pembatasan kuota siswa yang bersekolah di sekolah negeri," katanya.
PSB online tersebut, seharusnya dapat meminimalisasi siswa titipan dari pejabat-pejabat. Sementara itu, masyarakat juga mengeluhkan masih adanya pungutan di sekolah-sekolah negeri, meskipun dinyatakan sekolah negeri dibebaskan dari biaya.
"Ada orang tua siswa yang harus membayar sampai Rp 12 juta untuk masuk SMA Negeri. Ada juga yang harus membayar uang muka sebesar Rp 150 ribu sampai Rp 200 ribu sebagai uang muka, tetapi tidak diterima meskipun NEM-nya mencukupi," kata Saroni.
Sementara itu, Posko pengaduan PSB online di Kabupaten Bekasi, Iwan mengatakan hal yang senada. "Kelemahan pada sistem penerimaan PSB masih menonjol. Hal itu terlihat dari masih banyaknya antrian. Padahal seharusnya dapat diakses dimana saja," katanya.
Menurut Iwan, pada prinsipnya PSB online tersebut bagus karena dapat meminimalisasi titipan-titipan karena aktifitasnya dapat langsung diakses oleh masyarakat. Masalahnya, jelasnya masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. "
Sekolah di sosialisasikan dengan gencar tetapi masyarakat tidak terkena sosialisasi sehingga masyarakat tetap berbondong-bondong ke sekolah. Itu karena masyarakat belum memahami bagaimana mendapatkan formulir pendaftaran," katanya.
Iwan juga menjelaskan, penerimaan siswa baru terkesan terjadi ketimpangan. Hal itu karena siswa yang mempunyai prestasi sekolah tidak terakomodir masuk sekolah negeri.
Di kabupaten, jelas Iwan, sekolah juga rata-rata melakukan pungutan. Meskipun Bupati tidak memperbolehkan hal itu. Selain itu, pihak sekolah juga menjual buku kepada siswa dengan alasan buku tersebut merupakan anjuran dari pihak sekolah. "Kami masih mendalami hal tersebut untuk nantinya disampaikan kepada Bupati sebagai masukan," kata Iwan.
Sementara itu, ada beberapa kalangan masyarakat yang memaklumi PSB dengan sistem baru ini, "wajar saja kita mencurigai sesutau, namun sistem ini kan baru dan bukan hanya ada di kota dan kabupaten bekasi, tapi diseluruh Indonesia. Sah-sah saja bila ada masyarakat yang mengeluh, disetiap sistem apalagi baru, pasti ada saja kekurangan dan kelebihannya, semoga saja tahun berikutnya sudah lebih baik lagi, karena dengan PSB On-line ini banyak sekolah yang terhindar dari titipan pejabat, oknum wartawan, LSM, oknum dan sebaginya, di sinilah kita mesti tahu bahwa diantara kita yang berkeluh atau berkomentar pasti memiliki kepentingan juga"ujar Pipin dari LSM Cinta negeri kota Bekasi. Menurutnya, dengan Kepemimpinan Disdik Kota Bekasi Sekarang, pendidikan di Kota Bekasi semakin membaik.
" Penerimaan siswa baru di Kota Bekasi seharusnya dapat mempermudah pendaftaran dan mempermudah pengecekan. Tetapi pada kenyataannnya masyarakat masih merasa kesulitan dan menilai sistem tersebut tidak transparan," kata Saroni, Ketua Jaringan Aktifis Pemuda dan Mahasiswa Bekasi, Selasa (14/7).
Saroni mengatakan, NEM siswa tidak dicantumkan pada saat pendaftaran. Selain itu orang tua murid menilai dengan PSB online seharusnya bisa diakses dari jauh. Hal ini jelas Saroni, menunjukkan adanya ketidaksiapan dalam menjalankan sistem PSB online.
"Seharusnya ada kesiapan jaringan didukung dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam mengoperasikan sistem tersebut," lanjut Saroni.
Sementara itu masyarakat banyak yang merasa kecewa karena ada indikasi tidak ada transparansi. Selain itu, dengan adanya sistem tersebut seharusnya masyarakat tidak perlu mengantri untuk mendaftar ke sekolah negeri favorit.
Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mengusahakan sekolah tidak dipungut biaya di sekolah negeri. Namun, hal itu menyebabkan minimnya siswa yang bersekolah di sekolah swasta. "Seharusnya ada pembatasan kuota siswa yang bersekolah di sekolah negeri," katanya.
PSB online tersebut, seharusnya dapat meminimalisasi siswa titipan dari pejabat-pejabat. Sementara itu, masyarakat juga mengeluhkan masih adanya pungutan di sekolah-sekolah negeri, meskipun dinyatakan sekolah negeri dibebaskan dari biaya.
"Ada orang tua siswa yang harus membayar sampai Rp 12 juta untuk masuk SMA Negeri. Ada juga yang harus membayar uang muka sebesar Rp 150 ribu sampai Rp 200 ribu sebagai uang muka, tetapi tidak diterima meskipun NEM-nya mencukupi," kata Saroni.
Sementara itu, Posko pengaduan PSB online di Kabupaten Bekasi, Iwan mengatakan hal yang senada. "Kelemahan pada sistem penerimaan PSB masih menonjol. Hal itu terlihat dari masih banyaknya antrian. Padahal seharusnya dapat diakses dimana saja," katanya.
Menurut Iwan, pada prinsipnya PSB online tersebut bagus karena dapat meminimalisasi titipan-titipan karena aktifitasnya dapat langsung diakses oleh masyarakat. Masalahnya, jelasnya masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. "
Sekolah di sosialisasikan dengan gencar tetapi masyarakat tidak terkena sosialisasi sehingga masyarakat tetap berbondong-bondong ke sekolah. Itu karena masyarakat belum memahami bagaimana mendapatkan formulir pendaftaran," katanya.
Iwan juga menjelaskan, penerimaan siswa baru terkesan terjadi ketimpangan. Hal itu karena siswa yang mempunyai prestasi sekolah tidak terakomodir masuk sekolah negeri.
Di kabupaten, jelas Iwan, sekolah juga rata-rata melakukan pungutan. Meskipun Bupati tidak memperbolehkan hal itu. Selain itu, pihak sekolah juga menjual buku kepada siswa dengan alasan buku tersebut merupakan anjuran dari pihak sekolah. "Kami masih mendalami hal tersebut untuk nantinya disampaikan kepada Bupati sebagai masukan," kata Iwan.
Sementara itu, ada beberapa kalangan masyarakat yang memaklumi PSB dengan sistem baru ini, "wajar saja kita mencurigai sesutau, namun sistem ini kan baru dan bukan hanya ada di kota dan kabupaten bekasi, tapi diseluruh Indonesia. Sah-sah saja bila ada masyarakat yang mengeluh, disetiap sistem apalagi baru, pasti ada saja kekurangan dan kelebihannya, semoga saja tahun berikutnya sudah lebih baik lagi, karena dengan PSB On-line ini banyak sekolah yang terhindar dari titipan pejabat, oknum wartawan, LSM, oknum dan sebaginya, di sinilah kita mesti tahu bahwa diantara kita yang berkeluh atau berkomentar pasti memiliki kepentingan juga"ujar Pipin dari LSM Cinta negeri kota Bekasi. Menurutnya, dengan Kepemimpinan Disdik Kota Bekasi Sekarang, pendidikan di Kota Bekasi semakin membaik.
No comments:
Post a Comment