Harian Bekasi - Keinginan Sekda Kota Bekasi, Tjandera Utama, membangun rumah gadang (rumah adat Sumatera Barat) di Kota Bekasi dengan biaya APBD ditolak DPRD. Pembangunan rumah gadang menurut dewan kurang tepat apalagi masyarakat Bekasi sendiri tidak memiliki rumah adat.
"Ada atau tidaknya rencana pembangunan tersebut belum dibicarakan dengan Komisi A. Kita akan cari tahu lokasinya di mana dan mengapa rumah gadang bukan rumah adat Bekasi," ujar anggota Komisi A DPRD, Ismail Ibrahim, kemarin.
Menurut dia, seharusnya Komisi A diajak bicara karena berwewenang mengadakan lahan untuk bangunan milik pemkot. "Apalagi pembangunan masuk APBD 2008 yang dengan biaya Rp 400 juta. Selama ini kita belum melihat spesifikasi pembangunan rumah gadang dalam APBD," imbuhnya.
Wakil Ketua Komisi A, Ngaji Ngumboro menjelaskan, memang sekda memiliki anggaran pos bantuan dalam APBD. "Tapi bila rumah gadang menggunakan pos bantuan, seharusnya Komisi A diberitahu. Kita akan tanya sekda di mana lokasinya dan biayanya. Tapi setahu saya APBD 2008 tidak alokasi untuk rumah gadang," katanya.
Sekda Tjandera Utama yang dihubungi terpisah mengatakan, pembangunan rumah gadang bisa diambil dari pos mana saja selama ada permintaan dari masyarakat. "kalau wartawan ingin tahu lebih jauh tentang rumah gadang, tanyakan langsung kepada panitia pembangunan," kata Sekda, yang juga Ketua Paguyuban Masyarakat Minang.
No comments:
Post a Comment