Berita Utama

>Pasca Penggrebekan, Wali Kota Bekasi Perintahkan Pendataan Ulang Bekasi, Harian Bekasi - Pascapenggrebekan sarang teroris di Perumahan Puri Nusaphala Blok D-12 Jatiasih Bekasi, Wali Kota Bekasi Mochtar Mohammad memerintahkan....

Baca Selengkapnya....

Akurat Dan Tepat Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Quisque sed felis. Aliquam sit amet felis. Mauris semper, velit semper laoreet dictum, quam diam dictum urna, nec...

Baca Selengkapnya...

Cash-Out Refinance For many, their homes are just not dwellings that protect them against rain, sun, and wind. But they are piggy banks, which can be used to raise some urgent money, even if...

Readmore

SAMPAIKAN KRITIK, MASUKAN ATAU SARAN ANDA MENGENAI BLOG KAMI DENGAN SMS KE 021-70522100 ATAU EMAIL KE harianbekasi@gmail.com....:::...Terima Kasih Bagi Anda yang telah memberikan masukan kepada kami, semoga kami dapat lebih baik lagi memberikan informasi dan lain sebagainya.

Wednesday, August 12, 2009

0
BMPS dan Mahasiswa Demo Pelaksanaan PSB II

Bekasi, Harian Bekasi
Sekitar 200 orang, terdiri para guru, kepala sekolah (Kasek) yang tergabung dalam Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) dan mahasiswa Kota Bekasi, Kamis (6/8) melakukan aksi demo ke kantor Pemkot Bekasi. Dalam, aksinya ini, para pendemo memrotes dilaksakannya penerimaan siswa baru (PSB) tahap II.
Ketua BMPS, Kota Bekasi, Supardi mengatakan, dalam penerimaan siswa baru (PSB) on line Disdik Kota Bekasi harus konsisten dan transparan.
Kalau dasar dibukanya PSB II surat dari Walikota Bekasi dan surat dari Ketua DPRD Kota Bekasi, saya minta foto copy surat tersebut, katanya.
Menurut Supardi, PSB tahab II hanya untuk orang-orang berduit saja, karena siswa yang orang tuanya tidak bisa membayar, sulit untuk dapat masuk sekolah negeri.
Hal senada diungkapkan pula Humas, BMPS Kota Bekasi, Afif Ridwan. Katanya, Disdik Kota Bekasi harus transparan dan harus profesional, kalau mau meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Bekasi.
Kami minta dasarnya apa PSB II dilaksanakan, bila alasan dan dasar pelaksanaan PSB II tidak bisa diberikan, kami akan mengerahkan seluruh kepala sekolah swasta beserta siswanya sekalian, ancam Afif.
Ditempat yang sama Laston Sianturi dari SMP Malidar mengungkapkan, akibat di berlakukannya PSB II, siswa baru yang mendaftar di sekolahnya, setengahnya keluar lagi karena penerimaan siswa baru di sekolah negeri dibuka kembali.
Contohnya, ketika penerimaan siswa baru SMP jumlahnya mencapai 120 siswa, ketika PSB II di buka kembali yang mengundur kan diri mencapai 68 siswa. Padahal, masa orientasi sekolah (MOS) sudah dilakukan.
Juga untuk siswa SMA nya dari jumlah awal 60 siswa yang masuk sekolah, mengundurkan diri sebanyak 35 siswa. Jadi tinggal sisa 25 siswa yang masuk ke sekolahnya. Jelas PSB II tersebut sangat merugikan sekolah swasta, katanya.
Dibagian terpisah Sahroni, dari Jaringan aktifis pemuda dan mahasiswa mengatakan, pihaknya tetap menolak PSB tahap II tersebut, karena sarat dengan permainan. Selain itu, keberadaan SMPN 41 agar ditinjau kembali karena sekolah tersebut ilegal.
Kami mempertanyakan keberadaan SMPN 41, karena sekolah itu tiba-tiba muncul saat PSB dilaksanakan. Kami katakan sekolah itu ilegal, kata Sahroni.
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Kodrato menanggapi komentar Ketua BMPS Kota Bekasi, Supardi mengatakan, PSB II dilaksanakan karena ketika PSB on line dilakukan, masih ada 600 kursi untuk SMPN dan 700 untuk siswa SMAN.
Kekosongan ini harus di isi, karena masih banyak lulusan SD yang ingin masuk ke SMPN dan lulusan SMP yang ingin masuk ke SMAN, jelasnya.
Namun penjelasan Kodrato ini, belum bisa diterima Supardi. Justru Suparti menanyakan, kenapa dalam PSB II tidak diambil dari urutan nilai yang telah diterima sebelumnya sebagaimana yang dilakukan sistem on line.
Saya akan pertanyakan ini lagi ke DPRD Kota Bekasi, karena Ketua DPRD Kota Bekasi, Yusuf Nasih mengeluarkan pula surat, tentang penambahan kelas baru, kata Supardi.
Sementara itu Sarah, Sekjen LSM Cinta Negeri berkomentar "Tidak semua sekolah swasta mengalami apa dipaparkan Supardi, banyak sekolah swasta yang ungulan masih tidak ditinggalkan calon siswanya, semoga kejadian ini menjadi cermin bersama, agar setiap intansi sekolah swasta dapat meningkatkan kualitasnya dan dapat bersaing dengan negeri, dan tidak ditinggalkan lagi calon muridnya, jangan mencari kesalahan dan menyalahkan, ini hanya kekecewaan yang tak dewasa".
Di sisi lain banyak orang tua siswa merasa tertolong dengan adanya PSB tahap II ini, karena menurut mereka sekolah negeri lebih murah dari swasta, dan sekolah negeri sekarang kualitasnya lebih baik dan bagus bahkan di Kota Bekasi ini banyak Negeri yang bertaraf internasional.

Sunday, August 9, 2009

0
1.800 Calon Haji Bekasi Lunasi BPIH

Bekasi, Harian Bekasi

Dari 3.825 kuota jemaah haji Kota Bekasi, 1.800 di antaranya melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) untuk musim haji 1430 H. Pendaftaran dan pelunasan berlangsung 13 Juli hingga 12 Agustus 2009.

Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji, Infak, dan Wakaf Kandepag Kota Bekasi, H Mujani, mengatakan biaya ONH yang ditetapkan pemerintah sebesar 3.444 dolar AS. Besaran pembayaran tergantung dari kurs rupiah terhadap dolar pada saat pelunasan.

"Calon jemaah yang bisa berangkat dan melunasi ONH adalah mereka yang mendapatkan porsi haji dengan membayar minimal Rp 20 juta dan didasarkan nomor urut pendaftaran," ujarnya.

Ada lima bank di Kota Bekasi yang ditunjuk sebagai tempat penyetoran ONH di antaranya Bank Jawa Barat-Banten, Bank Muamalat, dan Bank Syariah Mandiri.

Kuota jemaah haji untuk Kota Bekasi pada 1430 H mencapai 3.825. Tahun lalu kuota Kota Bekasi hanya 1.974 jemaah. Ini tidak terlepas dari tingginya minat warga Kota Bekasi untuk menunaikan ibadah haji dan telah mendapatkan porsi atau membayar minimal Rp 20 juta.

"Gubernur Jawa Barat mengeluarkan SK penetapan calon jemaah haji Kota Bekasi sebanyak 3.825 orang itu. Kanwil Depag dan Pemprov Jawa Barat ingin mencari cara lebih adil dalam memberikan kesempatan haji kepada warga Kota Bekasi," ujarnya.

Didasarkan ketentuan pemerintah kuota jemaah haji setiap daerah sebanyak 1 orang per 100.000 populasi penduduk Muslim. Kota Bekasi dengan penduduk dua juta lebih, kuota ditambah. Sebab, daftar tunggunya sangat panjang.

Pendaftar jemaah haji yang telah membayar minimal Rp 20 juta mencapai 12.000 krang. Bila kuota tidak ditingkatkan seorang jemaah kota Bekasi perlu menunggu bertahun-tahun untuk bisa sampai pada giliran berangkat. (Ant/tig)

0
Target Bekasi Baru Tahun Depan

Bekasi, Harian Bekasi

Pemkot Bekasi menargetkan tahun 2010 bisa meraih penghargaan Adipura sebagai kota terbersih untuk kategori kota metropolitan. "Pencanangan untuk meraih Adipura dilaksanakan . Kita semua harus optimistis dan pencanangan ini harus diikuti dengan kerja keras untuk terus memperbaiki kualitas lingkungan," kata Wali Kota Mochtar Mohamad.

Mochtar merayakan syukuran atas keberhasilan Kota Bekasi meraih penghargaan piagam Adipura yang diterima pada 5 Juni 2009 lalu, di plaza kota Bekasi. Ia menegaskan dulu Bekasi masuk kota terkotor, sekarang predikat itu tidak lagi disandang.

Ia telah memerintahkan camat agar dua hari dalam seminggu membaur di tengah-tengah masyarakat dengan mendatangi kelurahan-kelurahan secara bergiliran untuk mendengarkan dan memberikan arahan agar masyarakat makin berperan aktif menjaga kebersihan dirumah dan lingkungan.

"Tugas-tugas pemerintahan dan administrasi dilakukan oleh sekretaris camat. Saya tidak ingin kalau camat hanya berdiam di kantor tanpa berinteraksi langsung dengan warganya," ujar Wali Kota. Ia mengingatkan ibu-ibu camat bahwa suaminya hanya berdinas luar sampai pukul 14.00.

Kegiatan menyapu jalan dan membersihkan ruas jalan pada malam hingga dini hari harus kembali dilakukan. Sebelumnya kegiatan tersebut telah berlangsung namun akhir-akhir ini terlihat kurang berjalan.

Wali Kota bertanya kepada para petugas penyapu jalan apakah uang makan tidak lancar turunnya. Ia menyatakan akan mencari tahu penyebabnya. Ia juga membagikan uang tunai kepada ratusan petugas penyapu jalan yang hadir menggunakan pakaian kerja berwarna oranye senilai Rp 10 juta dan Rp 5 juta untuk saweran yang disambut warga dan undangan dengan sukacita. (Ant/tig)

Bekasi, Harian Bekasi

Institut Pertanian Bogor (IPB) diminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi membantu mengatasi persoalan sampah yang berada di wilayah Kota Bekasi, terutama sampah yang berasal dari pasar, untuk dapat diubah menjadi pupuk organik.

Kepala Pusat Penelitian dan Lingkungan Hidup (PPLH) IPB, Prof Dr Ir Dedi Sudarma, di Bogor, menjelaskan, terkait hal itu, sejumlah tim ahli atau tutor telah ditunjuk untuk melatih sumberdaya manusia (SDM) di lingkup Pemkot Bekasi.

Para pakar IPB yang telah memberi pelatihan itu, antara lain, Dr Dwi Andreas S dari Fakultas Pertanian IPB dan Dr Aris Purwanto dari Fakultas Teknologi Pertanian IPB. sementara pakar lainnya telah memberi pelatihan di Kantor Kelurahan Margahayu, Bekasi, pada pertengahan Maret 2009.

Dedi Sudarma mengatakan, saat ini IPB sudah banyak memiliki model-model dalam menangani sampah, dan masih melakukan perbaikan-perbaikan, agar model tersebut bisa secara praktis diaplikasikan di lapangan.

"Persoalan sampah tidak hanya dihadapi oleh Pemkot Bekasi, namun ini merupakan persoalan kita semua di Indonesia," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perekonomian Rakyat Kota Bekasi, Ir Saur Tampubolon, mengemukakan, selama ini sampah yang dihasilkan Kota Bekasi bisa mencapai 8.000 ton per hari. Di samping itu, Bekasi masih harus menampung sampah berasal dari DKI Jakarta yang beratnya 20.000-40.000 ton per hari.

Menurut dia, Pemkot Bekasi hingga kini masih kekurangan tenaga terampil membuat pupuk kompos dan manajemen. Selain itu, kondisi pasar di Pemkot Bekasi juga minim fasilitas. Dari 10 pasar, hanya satu yang memiliki armada truk terbanyak, yaitu Pasar Baru.

"Kami berharap kerjasama ini biasa berkesinambungan dan berkualitas. Selain untuk membuat kompos, kami juga berharap kepada pakar IPB bagaimana caranya agar sampah organik pasar bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Apalagi saat ini mencari rumput di Bekasi sudah langka," ujar Saur Tampubolon. (Antara/ink)

0
Bekasi Pekat Debu

Bekasi, Harian Bekasi

Tingkat kepekatan debu di kota Bekasi melebihi ambang batas 40 par permilion (Ppm). Sementara parameter lain dalam menghitung tingkat kelaikan udara masih di bawah batas yang diperkenankan.

"Baku mutu ambien udara di kota Bekasi, kini tidak sepenuhnya sehat. Kita perlu mencarikan solusinya agar baku mutu udara tetap sehat," kata Kepala Badan Pengawasan Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Dudi Setiabudi.

Alat pemantau debu tersebut terpasang di tiga titik, yakni perumahan Mas Naga, terminal Bekasi, serta Pondokgede.

Sumber debu yang melebihi ambang batas tersebut kemungkinan berasal dari asap kendaraan dengan intensitas yang terus mengalami peningkatan. Sedangkan sumber dari pabrik relatif kecil.

Dudi menyatakan, perlunya kendaraan mengurangi emisi gas buang serta timbal dengan menggunakan premium tanpa timbal serta komponen kendaraan yang ramah lingkungan. Menurut Dudi, Kementrian Lingkungan Hidup akan memasang alat automatic air control monitoring di tiga titik, yaitu di dekat pusat perbelanjaan Giant dan di sebelah utara kota Bekasi dalam memperluas cakupan pengawasan terhadap baku mutu udara.

"Kita harapkan pada 2009 ini atau setidaknya 2010 bantuan alat itu sudah diterima dan dipasang. Dengan adanya alat tersebut masyarakat yang melewati lokasi setiap saat bisa melihat kondisi udara serta parameternya, sedangkan bagi pemerintah daerah akan menjadi kajian dalam menciptakan kondisi udara yang sehat," ujarnya.

Di lingkup Pemkot Bekasi sendiri juga sudah dilaksanakan kebijakan car free day (hari bebas kendaraan bermotor), meski baru dilaksanakan secara temporer seperti saat HUT Kota Bekasi akibat tidak tersedianya kawasan untuk bersepeda. Selain itu mobilitas warga Bekasi yang kebanyakan bekerja di Jakarta sehingga menyulitkan penggunaan sepeda.

Untuk industri, menurut Dudi, telah diminta agar melengkapi analisa mengenai dampak lingkungan menyangkut baku mutu asap, dan limbah buangan pabrik sebagaimana yang disyaratkan dalam laporan saat pengajuan izin pendirian pabrik.

"Bagi industri yang menghasilkan limbah asap melebihi ketentuan serta limbah cair yang melewati batas parameter biology oxyd demand (BOD) dan Chemical oxyd demand (COD) harus segera menindaklanjuti agar lingkungan tidak tercemar," ujarnya. (Antara/ink)

0
Kali Bekasi Tercemar Limbah Parah

BEKASI, Harian Bekasi - Air yang mengaliri Kali Bekasi kota Bekasi tercemar bahan bahaya beracun (B3) disinyalir berasal dari pembuangan limbah pabrik, industri, rumah sakit, dan industri rumah tangga yang pengolahannya belum memenuhi standar.

Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) kota Bekasi, Dudy Setyabudhi, di Bekasi mengatakan, didasarkan uji sampel ditemukan beberapa kadar Chemical oxyd demand (COD), BOD, kandungan mercury, lemak dan bahkan bakteri E-coli.

"Untuk parameternya saat tidak ingat persis berupa ambang batas untuk kali Bekasi dan berapa hasil pengujian. Sumber air di kali Bekasi sebaiknya tidak digunakan untuk mandi, cuci, kakus," ujarnya.

Untuk Kalimalang yang merupakan sumber air baku PDAM kota Bekasi, menurut Dudy relatif tidak tercemar dan limbah juga tidak diperkenankan dibuang ke sana.

Bakteri E-coli yang berasal dari spesies dan buangan kotoran manusia, sementara kandungan B3 berasal dari bahan kimia pabrik yang tengah diteliti darimana sumber penyebarannya.

"Jalur kali Bekasi dihulunya kan mula dari kabupaten Bogor dan untuk mencari sumber penyebabnya perlu dilakukan penelitian dari hulu kehilir," ujarnya.

Untuk Kali Bekasi, yang masuk kategori kelas dua ambang batas parameter kandungan bahan-bahan kimianya tidak terlalu rendah seperti Kalimalang yang masuk kategori kelas satu (A) sebagai bahan baku air minum.

Pada 5 Agustus mendatang, akan dilakukan pengambilan kembali sampel air Kali Bekasi untuk diuji di laboratorium bersamaan dengan kegiatan pembersihan sampah menyusuri Kali Bekasi mulai dari Cileungsi Bogor sepanjang 10 Km.

Kegiatan bersih sampah di Kali Bekasi tersebut diikuti 900 peserta dari mahasiswa pecinta alam, LSM lingkungan, warga masyarakat, serta pejabat dari Pemprov Jawa Barat dan kota Bekasi melibatkan 40 perahu dan kegiatan pembersihan dilakukan selama empat jam.

Menurut Dudy, sanksi akan diberikan bagi manajemen perusahaan yang terbukti membuang limbah tanpa melalui proses pengolahan atau telah diproses tapi outputnya masih melewati ambang batas.

Kepala bidang Tata Air, Dinas Bina Marga dan Tata Air kota Bekasi, Yurizal menyambut baik upaya aparat BPLH melakukan penelitian kadar air di Kali Bekasi serta memberikan sanksi bagi perusahaan yang melakukan pembuangan limbah tanpa melalui pengolahan yang memenuhi syarat.

Ia mengatakan, air di Kali Bekasi harus bebas dari pencemaran agar spesies dan ikan di Sungai tersebut bisa tetap berkembang biak, apalagi program dari dinas terkait seperti penebaran ikan melalui restocking terus dilakukan.

"Kali Bekasi jangan dipandang sebagai tempat membuang limbah apa saja. Sungai itu harus dijaga kebersihan dan keindahannya sebagai sebuah aset bagi kota Bekasi," ujarnya.

0
Pemekaran Kabupaten Bekasi Disetujui

BEKASI, Harian Bekasi — Pemekaran Kabupaten Bekasi menjadi dua daerah otonom, yakni Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bekasi Utara, mendapat lampu hijau dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi. Persetujuan Dewan atas pemekaran itu dituangkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Bekasi yang dikeluarkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi, Rabu (15/7).

Terkait persetujuan itu, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Syamsul Falah mengatakan, Dewan juga membuat rekomendasi agar Bupati Bekasi Sa'duddin segera menerbitkan keputusan Bupati Bekasi mengenai pemekaran kabupaten dan membuat kelompok kerja persiapan pemekaran kabupaten. Kalangan Dewan juga meminta Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk mengalokasikan dana dalam APBD-nya untuk membiayai pengkajian wilayah dan persiapan pemekaran kabupaten.

Sikap DPRD Kabupaten Bekasi itu disambut tepuk tangan sejumlah pejabat Pemkab Bekasi dan tamu undangan yang menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi di Cikarang, kemarin.

Ditemui di sela-sela rapat paripurna, Wakil Bupati Bekasi Darip Mulyana menyatakan, pihaknya akan segera menanggapi keputusan DPRD itu. "Pemekaran ini merupakan upaya untuk meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat," ujar Darip.

Kajian dari laporan Panitia Khusus 50 yang membahas rencana pemekaran kabupaten dan rancangan peraturan daerah mengenai pemanfaatan tata ruang dan retribusi izin pemanfaatan tata ruang disebutkan, mayoritas warga dan tokoh masyarakat Kabupaten Bekasi yang menjadi responden menyatakan siap dan mendukung apabila Kabupaten Bekasi dimekarkan menjadi dua daerah otonom.

Kabupaten Bekasi sudah pernah dimekarkan sekitar 13 tahun lalu, yakni dengan terbentuknya Kota Bekasi. Kabupaten Bekasi sekarang memiliki 23 kecamatan, sementara Kota Bekasi memiliki 12 kecamatan.

Berdasarkan hasil kajian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi dan tim, diberikan alternatif pembagian kecamatan. Dewan merekomendasikan pembagian wilayah mendatang adalah 10 kecamatan di bagian selatan Bekasi masuk Kabupaten Bekasi, sementara 13 kecamatan di bagian utara Bekasi masuk Kabupaten Bekasi Utara.

Wilayah selatan Bekasi antara lain Cikarang Pusat, Cikarang Selatan, Setu, Serangbaru, Cibarusah, Bojongmangu, dan Kedungwaringin. Adapun wilayah utara Bekasi antara lain Cibitung, Tambun, Babelan, Tarumajaya, Tambelang, Sukatani, dan Muaragembong. Pansus 50 DPRD Kabupaten Bekasi mengusulkan, ibu kota Kabupaten Bekasi Utara ditempatkan di Kecamatan Tambelang atau Kecamatan Sukatani.

0
156 PNS Pemkot Bekasi Terindikasi HIV

BEKASI, Harian Bekasi- Sedikitnya 156 dari 12.000 pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi terindikasi mengidap virus HIV. Hal itu dikarenakan perilaku penyimpangan seksual. Menurut Koordinator Lapangan Badan Narkotika Kota (BNK) Bekasi Benny Tunggul Hasiholan, data tersebut merupakan hasil survei tim BNK beserta pihak ketiga yang berkompeten.

"Saya tidak usah menyebut data itu dari pihak mana, tapi sebanyak 156 PNS Kota Bekasi terindikasi virus HIV," katanya, seperti dikutip Antara. Terkait dengan adanya indikasi itu, Benny mendesak lembaga eksekutif untuk menggelar rapat guna menyosialisasikan bahaya penyakit tersebut.

Selain itu, 384 PNS di lingkungan Pemkot Bekasi juga terindikasi sebagai pengguna narkoba berdasarkan hasil survei tim BNK sehingga perlu tindakan tegas dari Wali Kota Bekasi. Tidak hanya itu, lanjut dia, sudah saatnya Pemkot Bekasi bekerja sama dengan kepolisian dan BNK melakukan tes urine terhadap para PNS serta memberikan sanksi tegas bagi yang terbukti mengonsumsi narkoba.

"PNS yang terbukti menggunakan narkoba jenis apa pun harus ditindak sesuai hukum. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bekasi pun, atas rekomendasi wali kota, harus memberhentikan dengan tidak hormat para pegawai tersebut. Tindakan tegas itu dimaksudkan agar PNS lainnya tidak mencoba-coba mengonsumsi narkoba. Sebab, akan berdampak buruk terhadap citra Pemkot Bekasi di mata masyarakat," kata Benny.

Beberapa tahun lalu, ketika Pemkot Bekasi dan BNK menggelar tes urine terhadap PNS, didapat bukti bahwa sejumlah pegawai terindikasi mengonsumsi narkoba, tetapi belum dikenai sanksi. "Karena itu saya mendesak Pemkot Bekasi menggelar tes urine kepada PNS secara berkala. Bila hasil tes urine positif mengandung narkoba, maka harus ada tindakan tegas dari pejabat Pemkot Bekasi," tandas Benny.

Ditambahkan, belakangan ini peredaran narkoba di Kota Bekasi makin marak hingga merambah kalangan pelajar. Tentu saja hal ini meresahkan para orangtua karena khawatir anaknya terjerumus mengonsumsi barang terlarang itu. Maka, seluruh lapisan masyarakat harus proaktif bekerja sama dengan aparat kepolisian dan BNK Bekasi melakukan pemberantasan peredaran narkoba di wilayah masing-masing.

Menanggapi adanya temuan 156 PNS terindikasi mengidap virus HIV dan 384 PNS mengunakan narkoba, Wakil Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan, jika data tersebut benar harus ditindaklanjuti sesuai aturan. "Bagi 156 PNS yang terindikasi kena virus HIV perlu penanganan serius, sedangkan 384 PNS yang diduga pengguna narkoba harus ditindak secara hukum. Maka, saya minta kepada anggota BNK untuk membawa data PNS yang diduga mengonsumsi narkoba. Kalau itu benar, mereka akan diproses sesuai hukum dan kemungkinan diberhentikan tidak dengan hormat," tegasnya
Bekasi, Harian Bekasi — Warga di wilayah utara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mulai mengalami krisis air bersih dan air untuk persawahan akibat kemarau. "Kami mengalaminya sejak satu bulan lalu. Sumber air untuk keperluan sawah dan konsumsi warga semakin hari semakin berkurang," kata Rohimat (33), tokoh masyarakat di Kecamatan Cabang Bungin, Kabupaten Bekasi, Jumat.

Menurut dia, krisis air terjadi disejumlah tempat seperti Kecamatan Babelan, Tambelang, Cibarusah, dan sebagian Kecamatan Pebayuran. "Masyarakat di sana juga mengeluhkan sulitnya mendapat air bersih untuk keperluan sehari-hari," ujarnya.

Masalah kekurangan air, kata Rohimat, terjadi setiap tahun. "Yang saya heran pemerintah terkesan tidak punya inisiatif melakukan peningkatan pencegahan sebelum musim kering datang. Upaya antisipasinya hampir sama setiap tahun dan jarang membawa dampak yang signifikan," katanya.

Ketua Kelompok Tani Kecamatan Cabang Bungin, Samit (42), mendesak dilakukannya penambahan jumlah alat pompa guna mengatasi masalah kekurangan air untuk pertanian pada musim kemarau. "Kami sangat mengharapkan penambahan pompa air. Karena lahan sawah di wilayah kami berada di atas permukaan kali, sehingga air perlu disedot menggunakan pompa agar bisa mengairi sawah," kata Samit.

Secara terpisah, Kepala Bidang Sumber Daya Mineral Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bekasi Hadiat S mengatakan, sebagian besar masyarakat di wilayah utara memanfaatkan air sumur dangkal dengan kedalaman maksimum 20 meter. "Padahal, air sumur dangkal di wilayah utara Kabupaten Bekasi tidak layak minum, meskipun dengan proses pemasakan terlebih dahulu, karena kandungan airnya sudah tercemar limbah industri," kata Hadiat.

Sebagian masyarakat di Bekasi utara ada yang memanfaatkan air Sungai Kanal Tarum Barat yang berasal dari aliran Sungai Citarum. "Tapi itu hanya mampu memasok kurang dari 60 persen kebutuhan air bagi pertanian dan konsumsi warga setempat," kata Hadiat.

Berdasarkan data Dinas Pertanian, kata dia, luas area pertanian di wilayah utara 3.500 hektar. Untuk menanggulangi masalah kekeringan, pemerintah telah mendistribusikan 770 pompa ke masing-masing kelompok tani.

Peran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bekasi sebagai penyalur air bersih, kata Hadiat, belum dirasakan sebagian warga di utara. Humas PDAM Bekasi, Rizal MN mengaku bahwa pelanggannya hanya sedikit di wilayah utara Kabupaten Bekasi. "Dari semua rumah tangga yang dilayani oleh PDAM, 70 persennya berada di Kota Bekasi, sisanya di Kabupaten Bekasi, itu pun wilayah selatan yang paling banyak, dan utara sangat minim sekali," kata Rizal.

0
Pasca Penggrebekan, Wali Kota Bekasi Perintahkan Pendataan Ulang

Bekasi, Harian Bekasi - Pascapenggrebekan sarang teroris di Perumahan Puri Nusaphala Blok D-12 Jatiasih Bekasi, Wali Kota Bekasi Mochtar Mohammad memerintahkan pendataan ulang di RT 4 di mana perumahan tersebut berada.

"Mungkin maksud Pak Wali Kota supaya tidak kecolongan lagi," kata Sundoyo, Ketua RT 4 RW 12 Keluruhan Jatiluhur kecamatan Jatiasih, Bekasi kepada Kompas.com (9/8).

Pendataan ulang tersebut, menurut Sundoyo telah dilakukan tadi pagi, terutama bagi warga yang mengontrak. Sebagai pelaksana pendataan diserahkan kepada petugas RT dan RW.

Menurut Sundoyo, hanya Achmad Ferry penyewa rumah di Blok D-12 yang menyerahkan KTP. Dua yang lain, yakni Air Setiawan dan Eko Peyang, tidak menyerahkan. "Ia pernah mohon maaf jika nanti tidak lapor lagi ketika ada dua orang ponakannya akan tinggal bersamanya. Untuk bantu masak, bilangnya," papar Sundoyo yang tinggal di Blok C-14.

Seingat Sundoyo, berdasarkan KTP Achmad beralamat di Bekasi Utara. Dari hasil pemeriksaan polisi, ternyata KTP Achmad tersebut ada beberapa kasalahan. "Waktu itu memang saya tidak periksa detail," ucapnya.

Sabtu (8/8) dini hari rumah yang saat ini dijaga ketat polisi digrebek Tim Anti Teror Polri Densus 88. Di rumah bercat krem tersebut ditemukan bom ratusan kilogram yang siap diledakkan. Sedangkan Air dan Eko tewas di tangan polisi saat hendak memberi perlawanan.

0
Kesaksian di Balik Penyergapan Teroris di Bekasi

Bekasi ( Harian Bekasi ) - Satu lokasi persembunyian jaringan teroris pelaku peledakan bom disergap polisi dari Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror di perumahan Puri Nusaphala Blok D-12, Jatiasih Bekasi, Jawa Barat, Sabtu dinihari.

Dalam penyergapan itu polisi menembak mati dua anggota jaringan teroris bernama Air Setiawan dan Eko Sujono alias Gepeng yang baru tiba di depan rumah tersebut, Sabtu sekitar pukul 01.00, menggunakan mobil Daihatsu Xenia berplat nomor Surakarta.

Kedua anggota jaringan teroris tersebut terpaksa ditembak, karena ketika disergap berusaha melawan petugas, kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Wahyono ketika mengunjungi lokasi persembunyian anggota teroris, Sabtu pagi.

Jenazah keduanya segera dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Sukanto di Kramatjati Jakarta Timur.

Sebelum polisi menggeledah rumah yang dikontrak anggota teroris sejak 15 Juli lalu, warga di sekitar rumah tersebut diungsikan lebih dulu ke lokasi yang lebih jauh guna menghindari kemungkinan yang tidak diharapkan.

"Karena bom dan bahan peledak itu mudah meledak, maka warga sekitar diungsikan dulu sebelum dilakukan olah TKP (tempat kejadian perkara)," kata Wahyono.

Polisi meminta bantuan ketua RT setempat, Sundoyo, untuk membangunkan warga sekitar secara perlahan-lahan dan memintanya mengungsi menjauh dari rumah kontrakan yang menjadi target polisi.

"Saya dibangunkan sekitar pukul 01.30 dan diminta mengungsi, karena polisi akan menggerebek rumah di sebelah rumah saya," kata Ny Sri Aman Indrati yang tinggal di Blok D-11.

Sri dan sejumlah warga yang tinggal di sisi kanan dan sisi kiri rumah blok D-12 itu pun mengungsi, demikian juga beberapa warga Blok C di bagian belakang rumah blok D-12.

Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri kemudian menyergap rumah kontrakan anggota teroris. Setelah yakin tidak ada orang dalam rumah, polisi memasuki rumah tersebut dengan cara seperti yang dilakukan si pengontrak yakni melalui jendela yang engselnya telah dicopot.

Dari situ, polisi berhasil menemukan empat unit bom pipa yakni bom rakitan yang menggunakan pipa paralon serta sejumlah peluru senapan laras panjang dari mobil minibus milik anggota teroris.

Sedangkan dari dalam rumah kontrakan polisi menemukan beberapa bahan peledak yang beratnya sekitar 100 kg dan alat perakit bom.

Di rumah tipe 36 itu juga polisi mendapati mobil Mitsubishi pikap merah yang disiapkan untuk melakukan peledakan bom mobil.

Bahan peledak dan alat perakit bom yang ditemukan di rumah tersebut sama persis dengan bom yang meledak di dua hotel di kawasan Mega Kuningan Jakarta, kata Wahyono.

Ini menunjukkan bahwa anggota jaringan teroris yang disergap di Bekasi ini berhubungan erat dengan pelaku peledakan Hotel JW Marriott dan Ritz Carlton di Mega Kuningan Jakarta, 17 Juli lalu.

Polisi tidak hanya melakukan olah TKP di rumah Blok D-12 juga melakukan penyisiran di rumah-rumah lainnya di sekitar rumah Blok D-12.

Kapolda Metro Jaya juga mengakui, rumah di perumahan Puri Nusaphala sudah diintai anggota Densus 88 sejak sepuluh hari lalu.

Dugaan polisi bahwa di rumah kontrakan tersebut anggota jaringan teroris sedang menyiapkan pengeboman lagi menguat, berdasarkan pengembangan dari salah seorang anggota jaringan teroris bernama Amir Ibrahim yang tertangkap di Jakarta Utara, Kamis (6/8).

Polisi pun makin mengintensifkan pengintaian di sekitar rumah kontrakan di perumahan Puri Nusaphala tersebut, hingga melakukan operasi penyergapan pada Sabtu dini hari.

Warga Kaget

Meskipun Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri sudah mengintai rumah di Blok D-12 perumahan Puri Nusaphala sejak 10 hari lalu dan mengintensifkan pengintaiannya sejak Kamis (6/8), tapi warga perumahan tersebut belum tahu.

Warga perumahan tersebut kaget ketika keluar rumah pada Sabtu subuh dan pagi melihat melihat banyak polisi berada di blok D, C, dan sekitarnya.

Tini, yang tingal di Blok K-2 mengatakan, ketika keluar rumah pukul 05.00, dia melihat banyak sekali polisi berada di Blok D dan C.

"Setelah saya tanya-tanya pada orang-orang yang ada di situ ternyata ada rumah di Blok D yang ditempati anggota jaringan teroris," katanya.

Beberapa warga lain yang tinggal di sekitar rumah Blok D-12 juga menyatakan tidak tahu kalau pengontrak rumah tersebut adalah anggota jaringan teroris.

Bahkan, Aji Priwardoyo yang tinggal di Blok D-5 yakni persis di belakang rumah Blok D-12, tidak menyangka kalau pengontrak rumah di Blok D-12 adalah anggota jaringan teroris.

Padahal, pengontrak rumah tersebut beberapa kali masuk ke rumah yang dikontraknya melalui rumah Aji dengan alasan kunci pintu depan yang dikontraknya hilang.

Sedangkan, tetangga di sisi kanan dan sisi kiri rumah Blok B-12 merasa agak curiga kepada si pengontrak, karena tidak bergaul dengan tetangga dan perilakunya aneh, yakni keluar dan masuk melalui jendela.

Menurut dia, si pengontrak sering pergi dan datang menggunakan mobil Daihatsu Xenia atau sepeda motor. Kalau pakai sepeda motor, saat keluar dari rumah sudah memakai jaket hitam dan helm "full face" serta membawa tas punggung.

Sri juga menuturkan, ia pernah berbicara sebentar dengan si pengontrak ketika pria menanyakan saluran air dari kamar mandinya mampet.

Dari pembicaraan langsung itu, Sri mengetahui ciri-cirinya yakni bertubuh agak gemuk, rambut pendek, dan berkulit putih. Pakaiannya juga khas, yakni selalu menggunakan celana longgar dan hanya sampai betis.

"Wajahnya mirip dengan Noor Din M Top yang berwajah polos," kata Sri.

Karena curiga, Sri Aman Indrati yang tinggal di Blok D-11 melaporkan perilaku aneh si pengontrak kepada ketua RT setempat, Sundoyo, yang tinggal di Blok C-14.

Sundoyo kemudian mendatangi rumah di Blok D-12 dan menanyakan identitas penghuni rumah. Pria itu lalu mengaku bernama Ahmad Feri dan menunjukkan foto kopi KTP dengan alamat di Bekasi Utara.

Pria tersebut juga mengaku mengontrak rumah tersebut hanya beberapa bulan saja, karena rumahnya di Bekasi sedang diperbaiki.

"Saya baru tahu kalau ada warga baru di rumah Blok D-12 itu setelah menerima laporan dari tetangganya setelah menempati rumah tersebut selama seminggu," kata Sundoyo.

Menurut dia, setiap warga yang baru pindah hendaknya melaporkan kepindahannya kepada ketua RT.

Satpam perumahan tersebut, Kardi menuturkan, pada pertengahan Juli lalu, ada seorang pria yang mencari rumah kontrakan dan bertanya kepadanya.

Sang satpam lalu menunjukkan rumah di Blok D-12 dan memberitahu kepada orang yang dipercayakan pemilik rumah.

"Saat itu, saya tidak sempat bertanya siapa namanya," kata Kardi.

Menurut Sundoyo, rumah di Blok D-12 tersebut milik Suparno, pegawai sebuah perusahaan swasta. Karena tinggal di Jakarta, rumah tersebut dipercayakan pada temannya, Yusrin Nur, yang tinggal di Blok N kalau ada yang mencari kontrakan.

Hingga Sabtu malam, rumah di Blok D-12 masih dijaga ketat oleh polisi, sedangkan jalan menuju ke rumah tersebut masih dipasangi garis polisi.

0
Bom 500 Kilo Berhasil diamankan Tim Gegana dan Puslabfor Polda Metro Jaya

Harian Bekasi,
Tim Gegana Densus 88 dibantu Puslabfor Polda Metro Jaya berhasil menjinakan Bom aktif di rumah kontrakan tersangka jaringan teroris Noordin M. Top, di Perumahan Puri Nusaphala Blok D/12 Jati Asih - Kota Bekasi, Sabtu pagi (8/8).

Hampir tiga jam lebih, tim gegana dan Puslabfor bekerja menjinakan bom aktif siap ledak. Bom yang ditemukan berupa bom pipa empat buah disebuah mobil Pick Up Mitshubisi berwarna merah dengan nomor polisi E.4806 AJ serta Detonator yang dipasangan di gagang pintu dengan alat pemicunya.

Detonator itu apabila dibuka akan meledak.

Dari keterangan Kapolda Metro Jaya, Irjen Wahyono, kepada para wartawan cetak maupun elektronik mengatakan ini merupakan operasi penegakan hukum dalam raka penangkapan jaringan teroris. Material yang ada sama dengan aksi teror bom pada 17 Juli di Mega Kuningan, lalu.

" Tujuh hari yang lalu TKP telah diobservasi terlebih dahulu oleh Densus 88 dalam-dalam. Diduga keras dilakukan shifhouse oleh jaringan Noordin M. Top," ungkapnya.

Wahyono juga menjelaskan tersangka Amir Ibrahim selaku shif house dua hari lalu sudah diintrograsi dahulu oleh petugas.

Lanjut Wahyono, pukul 01.00 dini hari, dua pelaku yang bernama Ar. Setiawan dan Eko sudah ditembak mati. " Sebelumnya, tersangka baku tembak oleh petugas. setelah mau ditangkap, tersangka berusaha melempar granat," katanya.

Sementara itu, informasi saksi-saksi dilapangan bahwa dalam penyergapan dua tersangka yang tewas akibat baku tembak, sebelumnya tidak ada evakuasi sebelumnya dari pihak kepolisian. " Setelah terjadi pelumpuhan tersangka, warga langsung dievakuasi dengan cara ketuk pintu," kata Adi (35) kepada BekasiOnline.

Sebelumnya kata Adi, Sejak seminggu sudah ada yang mengawasi dari pihak reserse. " Pihak Kelurahan Jati Luhur juga meminta data warga kepada saya melalui DKM Musholah Al-Falah," katanya.

Hingga berita ini diturunkan, Tempat Kejadian Perkara masih dalam police line Polda Metro. Kedua mayat tersebut telah dievakuasi sejak pukul 2 pagi ke RS. Kramat Jati Jakarta.