Bekasi, Harian Bekasi
Sekitar 200 orang, terdiri para guru, kepala sekolah (Kasek) yang tergabung dalam Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) dan mahasiswa Kota Bekasi, Kamis (6/8) melakukan aksi demo ke kantor Pemkot Bekasi. Dalam, aksinya ini, para pendemo memrotes dilaksakannya penerimaan siswa baru (PSB) tahap II.
Ketua BMPS, Kota Bekasi, Supardi mengatakan, dalam penerimaan siswa baru (PSB) on line Disdik Kota Bekasi harus konsisten dan transparan.
Kalau dasar dibukanya PSB II surat dari Walikota Bekasi dan surat dari Ketua DPRD Kota Bekasi, saya minta foto copy surat tersebut, katanya.
Menurut Supardi, PSB tahab II hanya untuk orang-orang berduit saja, karena siswa yang orang tuanya tidak bisa membayar, sulit untuk dapat masuk sekolah negeri.
Hal senada diungkapkan pula Humas, BMPS Kota Bekasi, Afif Ridwan. Katanya, Disdik Kota Bekasi harus transparan dan harus profesional, kalau mau meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Bekasi.
Kami minta dasarnya apa PSB II dilaksanakan, bila alasan dan dasar pelaksanaan PSB II tidak bisa diberikan, kami akan mengerahkan seluruh kepala sekolah swasta beserta siswanya sekalian, ancam Afif.
Ditempat yang sama Laston Sianturi dari SMP Malidar mengungkapkan, akibat di berlakukannya PSB II, siswa baru yang mendaftar di sekolahnya, setengahnya keluar lagi karena penerimaan siswa baru di sekolah negeri dibuka kembali.
Contohnya, ketika penerimaan siswa baru SMP jumlahnya mencapai 120 siswa, ketika PSB II di buka kembali yang mengundur kan diri mencapai 68 siswa. Padahal, masa orientasi sekolah (MOS) sudah dilakukan.
Juga untuk siswa SMA nya dari jumlah awal 60 siswa yang masuk sekolah, mengundurkan diri sebanyak 35 siswa. Jadi tinggal sisa 25 siswa yang masuk ke sekolahnya. Jelas PSB II tersebut sangat merugikan sekolah swasta, katanya.
Dibagian terpisah Sahroni, dari Jaringan aktifis pemuda dan mahasiswa mengatakan, pihaknya tetap menolak PSB tahap II tersebut, karena sarat dengan permainan. Selain itu, keberadaan SMPN 41 agar ditinjau kembali karena sekolah tersebut ilegal.
Kami mempertanyakan keberadaan SMPN 41, karena sekolah itu tiba-tiba muncul saat PSB dilaksanakan. Kami katakan sekolah itu ilegal, kata Sahroni.
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Kodrato menanggapi komentar Ketua BMPS Kota Bekasi, Supardi mengatakan, PSB II dilaksanakan karena ketika PSB on line dilakukan, masih ada 600 kursi untuk SMPN dan 700 untuk siswa SMAN.
Kekosongan ini harus di isi, karena masih banyak lulusan SD yang ingin masuk ke SMPN dan lulusan SMP yang ingin masuk ke SMAN, jelasnya.
Namun penjelasan Kodrato ini, belum bisa diterima Supardi. Justru Suparti menanyakan, kenapa dalam PSB II tidak diambil dari urutan nilai yang telah diterima sebelumnya sebagaimana yang dilakukan sistem on line.
Saya akan pertanyakan ini lagi ke DPRD Kota Bekasi, karena Ketua DPRD Kota Bekasi, Yusuf Nasih mengeluarkan pula surat, tentang penambahan kelas baru, kata Supardi.
Sementara itu Sarah, Sekjen LSM Cinta Negeri berkomentar "Tidak semua sekolah swasta mengalami apa dipaparkan Supardi, banyak sekolah swasta yang ungulan masih tidak ditinggalkan calon siswanya, semoga kejadian ini menjadi cermin bersama, agar setiap intansi sekolah swasta dapat meningkatkan kualitasnya dan dapat bersaing dengan negeri, dan tidak ditinggalkan lagi calon muridnya, jangan mencari kesalahan dan menyalahkan, ini hanya kekecewaan yang tak dewasa".
Di sisi lain banyak orang tua siswa merasa tertolong dengan adanya PSB tahap II ini, karena menurut mereka sekolah negeri lebih murah dari swasta, dan sekolah negeri sekarang kualitasnya lebih baik dan bagus bahkan di Kota Bekasi ini banyak Negeri yang bertaraf internasional.
Sekitar 200 orang, terdiri para guru, kepala sekolah (Kasek) yang tergabung dalam Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) dan mahasiswa Kota Bekasi, Kamis (6/8) melakukan aksi demo ke kantor Pemkot Bekasi. Dalam, aksinya ini, para pendemo memrotes dilaksakannya penerimaan siswa baru (PSB) tahap II.
Ketua BMPS, Kota Bekasi, Supardi mengatakan, dalam penerimaan siswa baru (PSB) on line Disdik Kota Bekasi harus konsisten dan transparan.
Kalau dasar dibukanya PSB II surat dari Walikota Bekasi dan surat dari Ketua DPRD Kota Bekasi, saya minta foto copy surat tersebut, katanya.
Menurut Supardi, PSB tahab II hanya untuk orang-orang berduit saja, karena siswa yang orang tuanya tidak bisa membayar, sulit untuk dapat masuk sekolah negeri.
Hal senada diungkapkan pula Humas, BMPS Kota Bekasi, Afif Ridwan. Katanya, Disdik Kota Bekasi harus transparan dan harus profesional, kalau mau meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Bekasi.
Kami minta dasarnya apa PSB II dilaksanakan, bila alasan dan dasar pelaksanaan PSB II tidak bisa diberikan, kami akan mengerahkan seluruh kepala sekolah swasta beserta siswanya sekalian, ancam Afif.
Ditempat yang sama Laston Sianturi dari SMP Malidar mengungkapkan, akibat di berlakukannya PSB II, siswa baru yang mendaftar di sekolahnya, setengahnya keluar lagi karena penerimaan siswa baru di sekolah negeri dibuka kembali.
Contohnya, ketika penerimaan siswa baru SMP jumlahnya mencapai 120 siswa, ketika PSB II di buka kembali yang mengundur kan diri mencapai 68 siswa. Padahal, masa orientasi sekolah (MOS) sudah dilakukan.
Juga untuk siswa SMA nya dari jumlah awal 60 siswa yang masuk sekolah, mengundurkan diri sebanyak 35 siswa. Jadi tinggal sisa 25 siswa yang masuk ke sekolahnya. Jelas PSB II tersebut sangat merugikan sekolah swasta, katanya.
Dibagian terpisah Sahroni, dari Jaringan aktifis pemuda dan mahasiswa mengatakan, pihaknya tetap menolak PSB tahap II tersebut, karena sarat dengan permainan. Selain itu, keberadaan SMPN 41 agar ditinjau kembali karena sekolah tersebut ilegal.
Kami mempertanyakan keberadaan SMPN 41, karena sekolah itu tiba-tiba muncul saat PSB dilaksanakan. Kami katakan sekolah itu ilegal, kata Sahroni.
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Kodrato menanggapi komentar Ketua BMPS Kota Bekasi, Supardi mengatakan, PSB II dilaksanakan karena ketika PSB on line dilakukan, masih ada 600 kursi untuk SMPN dan 700 untuk siswa SMAN.
Kekosongan ini harus di isi, karena masih banyak lulusan SD yang ingin masuk ke SMPN dan lulusan SMP yang ingin masuk ke SMAN, jelasnya.
Namun penjelasan Kodrato ini, belum bisa diterima Supardi. Justru Suparti menanyakan, kenapa dalam PSB II tidak diambil dari urutan nilai yang telah diterima sebelumnya sebagaimana yang dilakukan sistem on line.
Saya akan pertanyakan ini lagi ke DPRD Kota Bekasi, karena Ketua DPRD Kota Bekasi, Yusuf Nasih mengeluarkan pula surat, tentang penambahan kelas baru, kata Supardi.
Sementara itu Sarah, Sekjen LSM Cinta Negeri berkomentar "Tidak semua sekolah swasta mengalami apa dipaparkan Supardi, banyak sekolah swasta yang ungulan masih tidak ditinggalkan calon siswanya, semoga kejadian ini menjadi cermin bersama, agar setiap intansi sekolah swasta dapat meningkatkan kualitasnya dan dapat bersaing dengan negeri, dan tidak ditinggalkan lagi calon muridnya, jangan mencari kesalahan dan menyalahkan, ini hanya kekecewaan yang tak dewasa".
Di sisi lain banyak orang tua siswa merasa tertolong dengan adanya PSB tahap II ini, karena menurut mereka sekolah negeri lebih murah dari swasta, dan sekolah negeri sekarang kualitasnya lebih baik dan bagus bahkan di Kota Bekasi ini banyak Negeri yang bertaraf internasional.
